Perempuan Pesisir dalam Kerentanan yang Tak Setara

Dua Garis Pantai, Satu Wajah Ketimpangan 

Pesisir pantai Provinsi Jawa Tengah membentang panjang di wilayah selatan dan utara, membentuk dua lanskap sosial-ekologi yang berbeda namun saling terhubung dalam pusaran perubahan iklim dan pembangunan ekonomi. Menurut Humas Jateng (2025), panjang garis pantai pesisir selatan Jawa Tengah kurang lebih 326,44 km dan pesisir utara sepanjang 645,08 km. Pantai selatan menghadapi ombak besar Samudra Hindia, pantai terjal, dan perikanan tangkap skala kecil berisiko tinggi. Sementara area pantai utara, yang merupakan pesisir Laut Jawayang, relatif tenang, terdapat tambak intensif untuk ikan dan garam, pelabuhan, kawasan industri, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).  

Keduanya memiliki kesamaan yang mencolok, yaitu meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan kesenjangan berbasis gender dan terbatasnya akses bagikelompok disabilitas.  

Kerentanan Tidak Pernah Netral Gender  

Di pesisir selatan, sebagian besar nelayan merupakan nelayan kecil dengan perahu di bawah 10 GT yang harus bergantung pada ketidakpastian cuaca. Selama periode musim barat pada tahun 2024,  Kabupaten Cilacap mengalami penurunan produksi ikan (Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, 2024). Cuaca ekstrem akibat krisis iklim menyebabkan nelayan muda di Kebumen gagal melaut dan merugi secara ekonomi karena ongkos bahan bakar tambahan serta potensi biaya perbaikan kapal yang rusak akibat gelombang tinggi.  

Nelayan perempuan menghadapi tantangan lain selain cuaca ekstrem. Mereka tak diakui sebagai nelayan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga perempuan nelayan tidak mendapatkan perlindungan dan hak-hak sebagai nelayan. Mereka tidak memiliki kartu asuransi nelayan sebagai jaminan perlindungan sosial, seperti kecelakaan saat bekerja. Mereka juga sering tak terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk pemanfaatan hasil kerjanya. 

Namun, krisis iklim tidak berdampak sama pada semua kelompok masyarakat. Ketika sulit melaut, perempuan di pesisir Jawa Tengah menjadikan beberapa pekerjaan sebagai sumber penghasilan alternatif seperti tambak, pertanian, peternakan, migrasi, buruh pekerja nonnelayan, jasa pariwisata, pengolahan dan pemasaran ikan. Pun begitu, pekerjaan alternatif ini tetap terdampak oleh kerusakan lingkungan. Misalnya, kerusakan lingkungan seperti abrasi, rob, rusaknya habitat mangrove, atau angin kencang yang mendadak melanda pantai dapat mengganggu sektor pariwisata di pesisir Jawa Tengah, yang didominasi oleh perempuan dan orang muda. 

Penurunan hasil tangkapan dan pendapatan dari sumber lain di pesisir, menyuburkan praktik “bank setan” atau pinjaman berbunga tinggi. Karena patriarki, laki-laki dalam keluarga merasa malu untuk mengajukan utang, sehingga perempuan terpaksa mengajukan utang untuk keluarga. Ketika terlilit utang perempuan kemudian mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini terjadi pada banyak perempuan di pesisir Kota Pekalongan yang mengalami kekerasan fisik dan verbal.  

Penurunan pendapatan juga menyulitkan konsumsi makanan bergizi yang menyebabkan peningkatan angka stunting, Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil, dan berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, dan diabetes (Widianarko dkk, 2025). Kondisi ini diperparah oleh sulitnya mendapatkan air bersih, serta layanan Puskesmas yang jauh dan sulit dijangkau akibat banjir dan rob yang merusak infrastruktur. 

Gambar 1. Perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan dari wilayah pesisir selatan (Pansela) Jawa Tengah memetakan dinamika sosial-ekonomi lokal sebagai langkah awal penguatan dokumen Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM) Provinsi Jawa Tengah (Ruhaina Zulfiani)

Menuju Pesisir Jawa Tengah yang Inklusif  

Di Jawa Tengah, perubahan tata ruang masih tak memperhatikan dampak lingkungan maupun kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, maraknya konversi lahan tambak dan mangrove menjadi kawasan industri atau properti komersial dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berdampak pada penyempitan area tangkapan (fishing ground) nelayan setempat. Hal ini mengganggu perekonomian masyarakat, alih-alih meningkatkan kesejahteraan. 

Belajar dari pengalaman kelompok perempuan dan orang muda pesisir, pembangunan pesisir Jawa Tengah yang tangguh dan inklusif dapat menggunakan beberapa strategi, antara lain pelibatan bermakna perempuan, orang muda dan kelompok rentan di pesisir dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan.  

Peningkatan kapasitas dan pemenuhan akses ekonomi bagi perempuan, orang muda, dan kelompok rentan pesisir bukan hanya melalui program permodalan dan pelatihan keterampilan, tetapi juga melalui pengakuan profesi nelayan perempuan pada KTP. Tujuannya adalah memastikan adanya anggaran untuk mendukung pengembangan kapasitas dan jaminan sosial bagi perempuan nelayan.  

Strategi lain yaitu meningkatkan layanan dasar untuk pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Perbaikan lingkungan pesisir seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan sampah laut harus dilakukan sehingga dapat berdampak pada penurunan risiko bencana di pesisir, mengembalikan habitat ikan, dan ketersediaan sumber pangan bergizi. Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan dampak pembangunan infrastruktur. 

Catatan

Artikel ini merupakan catatan dari realita yang disampaikan dalam diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) kelompok perempuan dan orang muda pesisir Jawa Tengah, pada tanggal 13 dan 19 Februari 2026. Data yang dikumpulkan akan digunakanuntuk mempertajam dokumen rencana pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management Plan/ICM Plan) Provinsi Jawa Tengah. 

Referensi

Humas Jateng (2025). Kembalikan Ekosistem Pesisir, Pemprov Jateng Mulai Galakkan “Mageri Segoro”. Diunduh dari https://jatengprov.go.id/publik/kembalikan-ekosistem-pesisir-pemprov-jateng-mulai-galakkan-mageri-segoro/#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20wilayah%20pesisir%20Jawa,juga%20stakeholder%20terkait%2C%E2%80%9D%20jelasnya. 

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. (2024). Diunduh dari https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/LAPTAH_2024.pdf. 

Widianarko, B. dkk. (2025). Laporan Akhir Penilaian Rantai Nilai Sensitif Gizi Di Pantai Utara Jawa Tengah. Konsorsium FOCUS. Diunduh dari https://pesisirberdaulat.org/DocumentShow/39b7883a-9690-4bad-b54f-06e6b6376161.