Kemerdekaan Ragam Identitas Adalah Kemerdekaan Kita Semua

Ada sebuah ironi yang duduk bersama kita sepanjang bulan Juni. Bulan yang seharusnya diwarnai kebanggaan dan perayaan atas martabat diri kelompok ragam identitas gender, di Indonesia, malah menjadi bulan penuh narasi kebencian yang semakin meminggirkan hak-hak mereka untuk hidup aman, nyaman, dan terlindungi secara hukum selayaknya warga negara. 

Memasuki bulan Juli, bukannya mereda, yang terjadi justru eskalasi kebencian menjadi kekerasan. Kelompok yang juga dikenal sebagai komunitas kwir semakin mengalami tindakan represif setelah informasi tercantumnya “budaya” kelompok ragam gender dan seksualitas sebagai ancaman nonmiliter dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025 kembali naik ke permukaan.  

Tak hanya digunakan sebagai justifikasi bentuk-bentuk kekerasan seperti Gerakan Anti Boti Indonesia atau persekusi terhadap kelompok transpuan di Bogor, Perpres ini juga berbuntut pada institusi, lembaga independen seperti MUI, bahkan pemerintah daerah yang seolah berlomba-lomba mendorong segera diresmikannya kebijakan diskriminatif anti-komunitas ragam gender dan seksualitas.  

Jika Juni diisi dengan derasnya arus demonisasi kelompok ragam identitas gender, dan Juli memperlihatkan bagaimana narasi tersebut berujung pada kekerasan, akankah Agustus tetap menyaksikan kita meriah memperingati kemerdekaan? 

Bagaimana kita sepantasnya memaknai kebebasan dan kedaulatan di tengah gelombang diskriminasi yang begitu masif? 

Kilas Balik: Piknik Merdeka 2025 

Tahun lalu, bulan kemerdekaan Indonesia tidak berjalan dengan baik-baik saja. Agustus 2025 ditutup dengan rangkaian demonstrasi yang tak hanya menewaskan sepuluh masyarakat sipil, tapi juga menyebabkan perburuan sebanyak 6.719 warga dan aktivis di penjuru negeri. 

Sebagai bentuk solidaritas dan realokasi sumber daya kepada gerakan masyarakat sipil kala itu, Humanis mengundur penyelenggaraan Piknik Merdeka yang secara tahunan biasa menjadi ruang perayaan reflektif tentang makna kemerdekaan. Tiga bulan setelah Agustus, tepatnya pada tanggal 29 November 2025, ruang itu baru bisa diselenggarakan kembali bersama WeSpeakUp.org. 

Piknik Merdeka 2025 hadir di tengah-tengah kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender (16 HAKTP). Tema Arisan! pun diusung sebagai simbol perlawanan terhadap patriarki dan kekerasan, sekaligus sebagai bentuk upaya menumbuhkan solidaritas antarperempuan dan ragam identitas di tengah melemahnya demokrasi. 

Dalam salah satu sesi bertajuk Ruang Berbagi bersama Muda Bersuara, hadir tiga pembicara yang  mewakili media feminis, perempuan muda, dan para ibu di garis terdepan untuk berbagi perspektif mengenai kemerdekaan gerakan perempuan. Mereka adalah Syifa dari Magdalene, Sarah dari Perempuan Mahardhika, dan Ika dari Suara Ibu Peduli.  

Perihal hak-hak kelompok rentan, Sarah sempat menyinggung soal bagaimana gerakan yang diorganisir perempuan muda memberi ruang kepada individu dengan ragam identitas untuk berkumpul dan melawan, tak terkecuali kelompok yang terdiskriminasi seperti komunitas penyandang disabilitas dan komunitas kwir. Dengan begitu, kelompok-kelompok ini bisa mendapat dukungan lebih untuk menavigasi tantangan dalam perjuangannya. 

Praktik-praktik seperti inilah yang mengingatkan kita bahwa beban yang ditanggung dalam sebuah gerakan tidak seharusnya berat di satu pundak. Solidaritas ada untuk kita memikul beban itu secara kolektif. 

Gagasan yang mengemuka sepanjang sesi memang tak hanya bicara soal hak-hak kelompok rentan. Stigma patriarki terhadap gerakan perempuan hingga pentingnya mengorganisasi diri bersama sesama perempuan juga hangat didiskusikan. 

Namun demikian, seluruh dialog yang mengalir di Piknik Merdeka pada akhirnya bermuara di satu titik: bahwa kepedulian dan pemahaman relasional adalah sumber kekuatan di tengah realitas ‘kemerdekaan’ yang suram. 

Kembali Memaknai Kemerdekaan di Pride Pistahan 2026 

Dorongan untuk memaknai kemerdekaan tahun ini kembali direalisasikan Humanis melalui Pride Pistahan atau Piknik Bangga, sebuah kolaborasi dengan Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders (PANTAY).  

Pride Pistahan merupakan acara reflektif untuk mengkritisi bulan kemerdekaan Filipina dari perspektif komunitas kwir, yang saat itu juga merayakan Bulan Bangga setiap Juni. 

Di Pride Pistahan, PANTAY memfasilitasi ruang aman untuk membicarakan isu kesetaraan lewat rangkaian aktivitas kreatif di Kota Quezon. Aktivitas itu meliputi membuat poster, menulis puisi, mewarnai, diskusi terbuka, dan lain sebagainya. 

Perspektif dan cerita yang diutarakan peserta di Pride Pistahan mengantarkan Humanis ke banyak realitas kelompok ragam identitas gender di Filipina. Rupanya, bagi banyak dari mereka, janji kemerdekaan juga masih menjadi janji yang rapuh. 

Selwyin dari organisasi Bulu Bahaghari membuka topik ini dengan bagaimana rancangan undang-undang kesetaraan gender di Filipina tak kunjung diresmikan sampai berdekade-dekade lamanya, sehingga stigma buruk dibiarkan terus melekat pada kelompok ragam identitas gender. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti terbatasnya akses toilet yang aman bagi transgender, tetapi juga pada persoalan sistemik yang jauh lebih mengancam. Krisis iklim,misalnya.  

Sepanjang tahun 2026, Filipina telah menghadapi banjir, topan musiman yang datang silih berganti, hingga gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo yang baru saja mengguncang Mindanao pada Juni lalu. 

Dalam proses evakuasi dan penyelamatan bencana-bencana tersebut, sistem bantuan sering kali hanya mengakui keluarga dengan struktur heteronormatif. Iko dari Philippine Movement for Climate Justice menuturkan bahwa keluarga yang tidak memenuhi struktur tersebut tidak dianggap rumah tangga yang sah, yang artinya, juga tidak dianggap layak mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya diskriminasi bahkan di masa krisis sekalipun. 

Pemenuhan hak-hak kelompok ragam identitas gender memang sukar tanpa kebijakan yang berpihak. Aella Potestades dari PANTAY pun mengajak peserta untuk merefleksikan posisi kelompok kwir dalam keadilan iklim. Apakah mereka harus terlibat secara langsung dalam pengorganisasian, advokasi kebijakan, atau penanggulangan bencana untuk menghapuskan diskriminasi?  

Jay dari Akbayan Youth rupanya mengungkapkan mimpi yang lebih tinggi: kesempatan bagi kelompok kwir untuk dapat menempati posisi-posisi strategis seperti legislator, birokrat, bahkan pemimpin negara suatu hari nanti. 

Seperti halnya Piknik Merdeka, Pride Pistahan akhirnya menjadi ruang berbagi untuk memahami bahwa merdeka tidak bisa didefinisikan sebagai kebebasan individual saja, melainkan sesuatu yang terus dibangun, dipelihara, dan diperjuangkan bersama dalam komunitas. 

Tidak Seorang Pun Merdeka Sampai Kita Semua Merdeka 

Kemerdekaan terkecil yang kerap tidak dimiliki kelompok minoritas sejatinya adalah ruang untuk diakui dan didengar, bahkan ketika negara secara konstitusional terbilang menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Jika mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia semestinya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ia tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihapuskan, dan bersifat universal tanpa memandang etnisitas, jenis kelamin, identitas gender, maupun status sosial seseorang. Maka ketika kelompok minoritas kehilangan hak asasinya, kehilangan itu menjadi kehilangan bersama. 

Peran ruang-ruang aman seperti Piknik Merdeka atau Pride Pistahan melampaui sebuah panggung dengan mikrofon. Ia juga menjadi gerbang masuk bagi sekutu (atau yang lebih dikenal sebagai allies/aliansi) untuk turut bersolidaritas memperjuangkan hak-hak kelompok ragam identitas gender. 

Privilese sekutu tentu membuatnya lebih tangguh menghadapi tantangan seperti gelombang diskriminasi. Dengan keterlibatan sekutu dalam menyediakan dukungan keamanan bagi mereka yang lebih rentan, baik itu secara fisik, digital, hukum, maupun psikososial, gerakan berpeluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang. 

Walau begitu, keterlibatan tersebut harus senantiasa berlandaskan kepentingan kelompok yang diperjuangkan. Tanpa dikooptasi kepentingan pribadi, dan tanpa ambisi untuk serta-merta mengambil alih komando. Sekutu perlu memiliki kesadaran kolektif bahwa tak ada yang melandasi kerja-kerjanya selain keinginan untuk mematahkan sistem yang terus-menerus membangun kebebasan satu kelompok di atas penderitaan kelompok lainnya. 

Barangkali itulah makna kemerdekaan yang perlu terus kita jenguk di setiap bulan Agustus. Bahwa merayakannya juga berarti berani bertanya: sudahkah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara, hidup tanpa rasa takut, dan diakui sebagai manusia yang setara? 

Bila jawabannya adalah belum, maka merayakan kemerdekaan juga berarti ikut bergerak dan berjuang demi mewujudkan jawaban yang semestinya.